Menolak RPM Konten Multimedia

Alam reformasi yang telah berjalan kurang lebih hampir 13 tahun tak membawa dampak signifikan bagi kita. Keadaan sekarang merefleksikan wajah lama (orde baru) yang face off. Rupa berganti tetapi tingkah laku idem. Kebebasan berpendapat dan sebagainya mulai direnggut oleh pembatasan-pembatasan yang dilakukan melalui peraturan-peraturan sepihak  pemerintah.

RPM (Rancangan Peraturan Menteri) Konten Multimedia merupakan salah satu policy yang akan membelenggu aktifitas bergerak kita di dunia internet. Meskipun opini yang berkembang di masyarakat/pengguna internet saat ini menolak peraturan tersebut, namun belum tampak keseriusan DEPKOMINFO mendengar gelombang aspirasi yang terjadi misalnya dengan membatalkannya.

Aksi tutup telinga itu makin mengisyaratkan kalau peran serta masyarakat untuk diiukutsertakan pada setiap pengambilan kebijakan pemerintah sering dipandang sebelah mata. Public hearing atau uji publik terhadap RPM Konten Multimedia tersebut yang dilakukan oleh DEPKOMINFO terkesan basa-basi. Di sini terlihat cengkraman otoritas kekuasaan dalam meredam sanggahan demi sanggahan menguat.

Teguran oleh presiden belakangan ini atas kebijakan menteri yang bersangkutan berada di wilayah samar-samar dan penuh nuansa politis, karena keluar saat berkecamuk kasus Century. Sikap presiden di antara menolak atau mendukung? Jika presiden benar-benar berpihak kepada publik, kapasitas absolut presiden sebagai atasan langsung MENKOMINFO seharusnya dapat dipakai untuk menyuruh sang menteri mematikan peraturannya. Lobi-lobi maupun manuver politik tidaklah kita inginkan. Sudah semestinya hal demikian mesti dihindarkan karena di atas semua itu, kepentingan khalayak banyak menempati urutan teratas.

Kenapa kita harus mengkritisi hingga menolak RPM Konten Multimedia?. Ada sejumlah pasal-pasal yang tersirat dalam BAB-BAB peraturan itu yang menghambat ruang berekspresi kita di dunia internet. Malahan terdapat sejumlah butir-butir yang rancu untuk dipahami. Berikut uraian-uraian ketetapan yang menjadi sorotan:

BAB II
KONTEN YANG DILARANG

Pasal 3

Penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat
diaksesnya Konten yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan:

b. Konten lain yang menurut hukum tergolong sebagai Konten yang melanggar kesusilaan.

BAB III
PERAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara wajib memantau seluruh Konten dalam layanannya yang dimuat,
ditransmisikan, diumumkan, dan/atau disimpan oleh Pengguna yang dilakukan dengan
cara:

a. membuat aturan penggunaan layanan;
b. melakukan pemeriksaan mengenai kepatuhan Pengguna terhadap aturan
penggunaan layanan Penyelenggara;
c. melakukan Penyaringan;
d. menyediakan layanan Pelaporan dan/atau Pengaduan;
e. menganalisa Konten Multimedia yang dilaporkan dan/atau diadukan oleh
Pengguna; dan
f. menindaklanjuti hasil analisis atas Laporan dan/atau Pengaduan dari suatu Konten Multimedia.

Pasal 14

(1) Penyelenggara wajib meminta Pengguna untuk menghapus dari Sistem Elektronik
Penyelenggara Konten yang telah diputuskan oleh Penyelenggara atau Tim Konten
Multimedia sebagai Konten yang dilarang.

(2) Apabila permintaan Penyelenggara untuk menghapus Konten tidak dilaksanakan
oleh Pengguna dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam
sejak permintaan diajukan, maka Penyelenggara wajib menutup akses (blocking) Konten
tersebut dari layanannya.

(3) Penyelenggara dapat menghapus Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Penyelenggara wajib menyimpan dan mengamankan data komunikasi dan aktifitas
elektronik pelanggan atau Pengguna paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

(1) Masyarakat, dan/atau Penyelenggara dapat mengajukan Laporan dan/atau
Pengaduan kepada Tim Konten Multimedia mengenai keberadaan suatu Konten yang diduga merupakan Konten yang dilarang.

BAB II KONTEN YANG DILARANG pasal 3 butir b yang menyebutkan penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisi, dan/atau dapat diaksesnya konten lain yang menurut hukum tergolong sebagai Konten yang melanggar kesusilaan. Lalu pertanyaannya kesusilaan seperti apa? Apakah para situs penyedia jasa blog dan sejenisnya diharuskan menyumbat setiap tulisan user yang diindikasikan menyentuh masalah kesusilaan? Kesusilaan seperti apa? tak jelas!

BAB III PERAN PENYELENGGARA Pasal 8 beserta butir a-f menandaskan kalau penyelenggara statusnya sudah menjadi POLANTAS peraturan Menteri tersebut di dunia maya. Padahal selama ini para penyelenggara (blogger.com dan lain-lain) telah melakukan pengaturan/perjanjian denganuser agar user bertindak cerdas dan bertanggung jawab terhadap apapun yang dikerjakannya. Mengapa kesepakatan yang telah sama-sama disetujui antara penyelenggara &user harus dijungkirbalikan oleh RPM Konten Multimedia tersebut? penyelenggara diinstruksikan supaya lebih ketat menyensor tindak tanduk user!!

Pasal 14 & 15 merupakan bentuk pernyataan anti demokrasi dan kebebasan berekspresi di internet. Belum jelas masalah BAB II tentang konten yang dilarang di butir b, pasal 14 ini telah begitu leluasa mengambil peran mengeksekusi (blocking) akses user.

Pasal 21 butir 1 yang menerangkan masyarakat dan penyelenggara dapat melaporkan pengaduan kepada Tim Konten Multimedia terhadap keberadaan suatu konten-konten yang diduga merupakan konten yang dilarang senada dengan pasal 14 & 15 yakni isinya bentuk perlawanan terhadap demokrasi dan kebebasan di internet. Masyarakat atau penyelenggara bisa dijadikan alat kepentingan pemerintah dalam memberangus setiap situs-situs/blog yang kontennya mengungkap ketidakpuasan terhadap kebijakan yang tak populis bagi rakyat. Atau melaporkan konten yang memberitakan pelurusan sejarah, pelanggaran HAM, dan sebagainya via internet. Apakah ini termasuk konten yang dilarang? sekali lagi tidak jelas!

RPM Konten Multimedia banyak mengalami ketidakjelasan dan layak untuk kita tolak. Kemandirian kita akan kembali merangkak dari nol jika menerima ‘PERMEN PAHIT’ tersebut. Konteks sebagai generasi manusia yang mengandalkan budi dayanya untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip yang penuh bertanggung jawab dalam berinternet dikesampingkan oleh RPM Konten Multimedia. Sepertinya cuma melalui RPM Konten Multimedia inilah  kita dituntun untuk membuahkan prilaku harum berinternet ria. Padahal tidak, kitalah kendaraan bagi diri kita.

RPM Konten Multimedia berpotensi melanggar HAM!!

“Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang” Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ketidakjelasan yang baru bakal menimbulkan kebias-an yang baru. Selalu begitu dan berulang-ulang. Visi du monde dari teknologi yang mengajak masyarakat kita agar melek internet dan meningkatkan pengetahuannya terbilang beringsut mundur bahkan redam oleh ketidakjelasan yang baru ini. Mengutip filsuf sekolah Frankfrut Jurgen Habermas yang mengatakan bahwa dewasa ini kita bersama-sama menghadapi die neue unubersichtlichkeit (ketidakjelasan baru). Mempararelkannya dengan situasi saat ini, RPM Konten Multimedia adalah ketidakjelasan baru tersebut.

MARI MENOLAK BERSAMA!!!